REI Sudah Bagi-Bagikan Jatah Listrik Untuk Developer
TANJUNGUBAN – Ketua Real Estate Indonesia (REI) Provinsi Kepri menegaskan pembagian jatah 50 persen pasang baru listrik PLN untuk anggotanya di Tanjunguban sudah kelar. Untuk wilayah Tanjunguban, dicapai kesepakatan untuk membagi jatah pasang baru tersebut berdasarkan kesepakatan bersama.
“Kalau mereka (developer) mengatakan itu (persentase pembagian) belum pernah ada, itu bukan anggota REI. Kita sudah rapat lebih dari 4 kali untuk menentukan itu. Itu sudah kita bagi dan kalau menyatakan itu belum pernah ada, mereka bukan anggota REI,” ungkap Ketua REI Kepri Ahmad Mipon kepada Warta Tanjunguban, Minggu (10/10).
Menurut Mipon, saat ini developer yang terdaftar sebagai anggota REI Kepri di Tanjunguban hanya dua. Masing-masing dengan nama pemilik (owner) Akok dan Suryono. Selebihnya kata dia, ada developer yang tidak mau memperpanjang karena beranggapan kalau selama ini menjadi anggota REI tidak bermanfaat..
Terkait persentase pembagian jatah pasang baru listrik dari PLN, Mipon mengatakan kalau mereka memakai kesepakatan bersama. Pasalnya kalau mempergunakan azas keadilan, hal itu menimbulkan semacam protes dari developer yang membangun rumah dalam jumlah besar.
“Kita tidak berdasarkan jumlah anggota saja. Kalau berdasarkan keadilan, susah nanti. Yang besar dan yang kecil harus dibagi sama, itu adil. Tapi yang besar mengatakan itu tidak adil. Jadi mau tidak mau, kita adakan pembicaraan, adakan rapat. Kalau kesepakatan bersama sudah puas, puaslah. Gak ada yang nangis disitu,” tegas Mipon.
Disinggung belum adanya surat pemberitahuan pembagian jatah pasang baru dari REI sebagaimana disampaikan Manajer PLN Tanjunguban beberapa waktu lalu, Mipon mengatakan kalau yang ngomong bukan bidangnya.
Selama ini, REI hanya berkoordinasi dengan Pimpinan PLN Wilayah Kepri yang mengarahkan untuk memasukkan surat pemberitahuan ke Manajer PLN Cabang Tanjungpinang. “Jadi kami tidak berkoordinasi dengan masing-masing wilayah,” ujar Mipon.
Seraya mengakhiri, Mipon menegaskan kepada semua developer yang terdaftar sebagai anggota REI untuk tidak khawatir terhadap kondisi kelistrikan yang ada di Kepri. Mipon menjamin bahwa kedepan, 95 persen persoalan listrik tidak akan terjadi lagi. “Listrik tidak ada maslaah lagi, silahkan bangun,” tegas Mipon.
Sedangkan bagi anggota REI yang keluar, Mipon mengimbau untuk segera berkomunikasi dengan skretariat REI. REI kata Mipon mampu memberikan bantuan uang bagi anggota yang kesulitan dana. Begitu juga bagi anggota REI yang tidak punya uang untuk memasukkan listrik bisa dibantu melalui BTN untuk mengeluarkan dana listrik mereka.
“Untuk pembagian pasang baru listrik PLN, bagi perumahan diluar REI antri dengan perumahan umum. Kalau REI, ada pembagian sebagaimana ditetapkan PLN. Ini berlaku diseluruh Indonesia, bukan di Kepri saja,” ujar calon wakil bupati Bintan yang pernah berpasangan dengan mantan Bupati Bintan Andi Rivai Siregar ini,.
Kurang Tanggap
Sementara itu sejumlah developer yang pernah menjadi anggota REI Kepri dalam kesempatan terpisah kepada Warta Tanjunguban mengatakan, mundurnya mereka dari keanggotaan karena kurang tanggapnya REI dalam menanggapi kesulitan anggotanya.
“Saya mundur, karena selama ini REI tidak mampu memberikan solusi terkait persoalan yang dihadapi developer, seperti listrik,” ungkap William, bos Perumahan Bukit Air Molek di Sungai Kecil, Kecamatan Teluk Sebong kepada harian ini.
Dia tidak mempersoalkan jatah pembagian pasang baru listrik yang didapat REI. Pasalnya selama ini, dia memilih lokasi yang sudah terdapat aliran listriknya. “Kalau sekarang, biar seperti sekarang saja. Belum ada rencana (bangun baru),” tandas William.
Sedangkan terpisah, Akuang, bos Perumahan Indunsuri Raya Tanjunguban kepada harian ini mengaku bingung terkait tidak adanya koordinasi antara REI dengan dirinya. Padahal selama ini dia sudah memenuhi semua kewajiban keanggotaanya sebagai anggota REI.
Dia mengaku sangat berharap bisa dimasukkan sebagai salah satu developer dengan jatah pasang baru listrik PLN tersebut. Namun kalau kemudian REI menganggap dia bukan sebagai anggota maka tentunya dia tidak bisa berbuat banyak. “Memang sih, untuk iuran tahun 2010 saya belum bayar, tapi tahun-tahun sebelumnya sudah,” tandas Akuang.
Menanggapi hal itu, Ahmad Mipon kepada harian ini mengatakan REI bukan pemilik saham di PLN. Kalau saja REI memiliki saham 50 persen saja di PLN maka persoalan-persoalan kelistrikan bagi perumahan tidak akan pernah terjadi.
“Dia fikir kita punya saham 50 persen di PLN. Sebentar saja kita sambungkan.,” tegas Mipon. Adanya kebijakan 50 persen pasang baru yang disetujui PLN kata Mipon tidak terlepas dari peran DPR RI di Jakarta.
Setelah adanya desakan dari REI beberapa waktu lalu ke DPR RI dan ditindaklanjuti dengan turunnya anggaran bagi PLN, akhirnya disepakati dilakukan penyambungan baru untuk masyarakat umum dan perumahan anggota REI. “REI itu cuma wadah berkumpul saja, bukan mementukan listrik harus nnyambung, sertifikat harus keluar, membangun rumah itu tugas developer,” tutur Mipon.
Disinggung status keanggotan REI atas nama Akuang, Mipon mengatakan setahunya, Akuang belum terdaftar sebagai anggota REI. Kalaupun pernah menjadi anggota kata Mipon berkemungkinan Akuang tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota.
Setiap anggota REI kata Mipon mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan setiap tahun. Sedangkan bagi anggota yang terlambat atau menunggak iuran menurut pendapat Mipon bukan anggota REI. “Kalau sudah setahun meninggalkan rumah, dia bukan penghuni rumah itu lagi,” ujar Mipon.
Seraya mengakhiri, Mipon mengimbau kepada developer yang belum menjadi anggota REI untuk segera mendaftarkan diri. “Kalau belum terdaftar, cepat daftar. Kita akan prioritaskan (sambungan baru PLN) untuk tahun berikutnya,” janji Mipon mengakhiri.(BW)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar